Current Issues

Gara-Gara Trump Diblokir Twitter, PBB Minta Regulasi untuk Perusahaan Medsos

Jingga Irawan

Posted on January 29th 2021

Antonio Guterres (Salvatore Di Nolfi/EPA)

Kasus diblokirnya Donald J. Trump oleh Twitter rupanya menimbulkan banyak respons. Kamis (28/1), Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan pada semua negara agar membuat aturan global untuk perusahaan media sosial yang kuat seperti Twitter dan Facebook.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan, perusahaan sebenarnya tidak memiliki wewenang memutuskan menutup akun Twitter milik mantan presiden Amerika Serikat ke-45 itu. Oleh karena itu sebuah kerangka regulasi harus dibuat sesuai dengan hukum untuk mengantisipasi hal serupa terjadi.

"Saya tidak berpikir bahwa kita dapat hidup di dunia di mana terlalu banyak kekuasaan diberikan kepada sejumlah kecil perusahaan," ujar Guterres, dikutip dari Associated Press News, pada Jum’at (29/1).

Ia juga mengkhawatirkan tentang kekuatan perusahaan media sosial. Di antaranya, banyaknya informasi yang dikumpulkan tentang data pribadi, kurangnya kontrol yang pengguna miliki terhadap data tersebut. Dan, digunakannya data untuk tujuan komersil maupun penjualan pada perusahaan periklanan.

Guterres yakin hal itu dapat mengubah perilaku pengguna media sosial hingga kontrol warga negara terhadap sudut pandang politik. Ia juga menandai bahwa hal ini membutuhkan pembicaraan yang serius dalam agenda PBB yakni Roadmap for Digital Cooperation. Tujuan agenda tersebut adalah menciptakan dunia digital yang lebih aman dan lebih adil.

Pada awal Januari ini, Twitter telah menutup akun pribadi Trump setelah 12 tahun lamanya digunakan, hingga memiliki 89 juta pengikut. Selama menjabat menjadi presiden, Trump menggunakan media sosialnya untuk kepentingan politik.

Keputusan serupa sebenarnya juga dilakukan oleh Facebook dan Instagram. Mereka ikut membatasi aktivitas dunia maya Trump yang dianggap meresahkan dan memicu kerusuhan.

Akhir-akhir ini, raksasa teknologi yang memiliki pengguna lebih dari puluhan juta orang di dunia terlibat permasalahan dengan pemerintah negara. Google misalnya, telah diminta mematuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah Australia terkait royalti konten berita. Sementara, Facebook dijatuhi denda USD 5 miliar atau setara dengan Rp 69,8 triliun oleh Pemerintah AS karena masalah privasi pengguna, tahun lalu. (*)

Related Articles
Entertainment
Selena Gomez Sudah Off dari Medsos Selama 3 Tahun, Tapi Tetap Peka sama Isu

Current Issues
Trump Bakal Bikin Platform Media Sosial Sendiri Setelah Akun Twitternya Diblokir

Current Issues
Ini Media Sosial yang Berjaya dan Tumbang dalam Satu Dekade