Tech

Dipaksa Bayar Royalti ke Media Australia, Google dan Facebook Ancam Pergi

Jingga Irawan

Posted on January 22nd 2021


Getty Images

Australia baru saja mengenalkan rancangan undang-undang yang memaksa Google dan Facebook membayar royalti pada perusahaan media di Australia. Sebab, Pemerintah Australia berpendapat bahwa dua raksasa teknologi itu mendapatkan pelanggan dari orang-orang yang ingin membaca berita dari perusahaan media di Australia.

Pemerintah Australia menilai Facebook dan Google turut menerima keuntungan dari konten yang dimiliki media setempat. Bahkan, keuntungan itu lebih besar daripada yang diterima oleh media bersangkutan.

Selain itu, pemerintah Australia berpendapat bahwa dukungan finansial diperlukan untuk industri pemberitaannya yang sedang menghadapi krisis. Media perlu terus hidup karena posisinya yangsangat penting bagi demokrasi ke negeri itu.

Menanggapi tersebut, Google mengancam akan mencabut search engine-nya dari Australia. Direktur pelaksana Google Australia Mel Silva, berbicara untuk sidang Senat pada Jumat (22/1) bahwa undang-undang itu "tidak bisa diterapkan".

"Jika aturan ini tetap menjadi undang-undang, itu tidak akan memberi kami pilihan nyata selain berhenti menyediakan Google Penelusuran di Australia," katanya Silva dilansir dari BBC, Jum'at (22/1). Menurut pengamat, perseteruan Google dengan pemerintah Australia ini paling parah dibanding kasus raksasa search engine tersebut dengan berbagai negara lain.

Silva mengatakan jika perusahaan harus membayar hanya untuk link dan hasil pencarian, maka undang-undang tersebut tidak sesuai untuk bisnis dan ekonomi digital. "Ini tidak sesuai dengan keberadaan informasi online yang mengalir bebas atau tentang bagaimana internet bekerja", lanjutnya. 

Sebelumnya, Facebook telah terlebih dahulu mengancam akan menghentikan pengguna Australia berbagi berita di platform-nya, jika mereka tetap meloloskan aturan tersebut. Bahkan, Facebook mengklaim hampir tidak memperoleh keuntungan komersial dari konten berita di platform-nya itu.

Kedua perusahaan juga menyatakan bahwa media pemberitaan harusnya senang karena mendapatkan manfaat dari platform pencarian mengarahkan pembaca ke situs web mereka.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan, anggota parlemen tidak akan tunduk pada "ancaman". Disusul pernyataan anggota parlemen lain yang menggambarkan ultimatum Google sebagai "pemerasan" dan bentuk nyata dari "perusahaan besar yang menindas demokrasi".

"Australia membuat aturan ini untuk hal-hal yang dapat Anda lakukan di Australia. Itu sudah disepakati parlemen kami. Tapi kami tidak menanggapi ancaman,” kata Morrison pada pers dikutip dari BBC.

Selama ini, media massa -terutama media online- memang terkesan diperlakukan seperti pecandu narkoba oleh Google maupun Facebook. Google dan Facebook sebagai bandar narkobanya, dan media massa sebagai penggunanya. Media massa dibuat ketergantungan oleh sumber trafik yang berasal dari Google dan Facebook. 

Dalam laporan di Australia, rata-rata media di sana menghabiskan 100 dolar Australia untuk melakukan iklan digital. Dan sebanyak 81 dolar Australia masuk ke dua platform tersebut, Google dan Facebook. Ketika pandemi terjadi, media massa makin sulit berkembang. Mereka mengalami krisis karena pendapatan dari iklan berkurang, tapi di sisi lain mereka tetap butuh trafik yang bersumber dari Google dan Facebook. Sejak terjadi pandemi, sejumlah perusahaan media di Australia pun terpaksa ditutup.

Nah kondisi keuangan selama pandemi ini justru berbanding terbaik di Google. Tahun lalu raksasa media sosial itu menghasilkan hampir 4 miliar dolar Amerika Serikat hanya dari Australia. Mereka hanya membayar pajak sebesar 45 juta dolar Amerika Serikat. Tentu ini layak disebut simbiosis parasitisme.(*)

Related Articles
Tech
Facebook "Unfriend", Pilih Blokir Link Berita dari Penerbit Australia

Tech
Di Inggris, Google Sepakat Membayar Konten Berita ke Media Penerbit

Current Issues
Gara-Gara Trump Diblokir Twitter, PBB Minta Regulasi untuk Perusahaan Medsos