Interest

Cegah Pernikahan Dini, MA Terbitkan Buku Saku Panduan Dispensasi Nikah Anak

Dwiwa

Posted on December 7th 2020

Amandemen yang dilakukan pada Undang-Undang Perkawinan pada September tahun lalu membuat usia diperbolehkannya seorang anak perempuan menikah meningkat menjadi 19 tahun. Tetapi dalam kondisi tertentu, orang tua bisa meminta dispensasi untuk anak-anak dari pengadilan.

Sebagai tindak lanjut dari amandemen tersebut, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan buku panduan yang merinci apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan hakim saat memproses dispensasi pernikahan di bawah umur.

“Pengadilan adalan penjaga gerbang dan garis pertahanan terakhir dalam melawan pernikahan anak, masalah sangat serius yang dapat membahayakan kualitas hidup generasi penerus,” ujar Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Syarifuddin seperti dilansir dari The Jakarta Post.

Harapannnya, buku pedoman ini bisa menjadi acuan bagi hakim dalam menangani perkara dispensasi perkawinan dan membantu memutuskan apa yang terbaik untuk anak.

Pedoman ini merinci bagaimana seorang hakim harus mendidik pasangan atau orang tua yang mengajukan pengecualian tentang potensi dampak negatif dari pernikahan anak pada pendidikan perempuan dan kesehatan reproduksi dan peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Hakim harus mencari rekomendasi dari psikolog anak, pekerja medis, pekerja sosial, dan petugas dari Pusat Perawatan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebelum memberikan ijin pernikahan anak.

Dijelaskan pula bagaimana hakim harus mendengarkan pernyataan dari anak-anak yang meminta dispensasi pengadilan untuk memastikan keputusan mereka sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

“Para hakim harus menggali informasi pada latar belakang pendidikan anak, apakah mereka setuju untuk menikah, apakah mereka secara fisik, ekonomi dan fisik siap untuk menikah, dan apakah mempelai pria memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarga di masa depan,” ujar Syarifuddin.

Dia mengatakan jika MA menemukan bahwa permintaan dispensasi yang diajukan ke pengadilan agama secara nasional terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan 24.894 permintaan pada 2019, hampir dua kali lipat dari permintaan tahun sebelumnya yang mencapai 13.800 dan empat kali lebih banyak dari 2011.

Lelita Dewi, Ketua Pengadilan Agama Pariaman di Sumatera Barat mengatakan peningkatan permintaan dispensasi terjadi setelah batas usia pernikahan minimum secara resmi diberlakukan pada Oktober Tahun lalu.

“Sembilan bulan sebelum berlakukan revisi (UU Perkawinan), kami menerima rata-rata 1.403 perminataan setiap bulan. Tetapi dari November 2019 sampai Februari 2020, jumlahnya meningkat empat kali lipat dengan rata-rata 6.159 pengajuan perbulan,” ujarnya.

Leisha Lister dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) bahkan memperkirakan jumah pernikahan anak dengan persetujuan pengadilan hanya menyumbang 5 persen dari jumlah keseluruhan pernikahan dini secara nasional. Menurutnya, 95 persen sisanya tidak terdaftar atau dilakukan dengan pemalsuan dokumen.

Penelitian yang dilakukan AIPJ2 pada 2019 menemukan bahwa pengadilan agama juga mengijinkan 99 persen pernikahan anak yang mereka tangani, mengabulkan hampir semua permintaan dispensasi.

“Rata-rata umur perempuan dalam kasus ini adalah 14,5 dan untuk laki-laki 16,5,” kata Leisha. AIPJ2 menemukan hampir setengah dari kasus dispensasi pengadilan, anak-anak yang ingin menikah tidak hadir di persidangan.

“Artinya keputusan persidangan dibuat tanpa hakimmendengarkan langsung dari anak-anak tentang pandangan terhadap pernikahan yang akan mereka lakukan,” katanya.

Pernikahan anak telah menjadi hal umum di berbagai wilayah di Indonesia. Setidaknya 22 provinsi memiliki tingkat pernikahan anak di atas rata-rata nasonal termasuk Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) 2019.

Data Susenas juga menunjukkan meskipun prevalinsi perkawinan dini pada anak di bawah usia 18 tahun menurun dari 14,68 persen pada 2018 menjadi 10,81 persen pada 2019, presentase perkawinan di bawah usia 15 tahun meningkat dari 2018 hingga 2019.

Sebagai informasi, dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 sebelumnya mengatur usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun sementara laki-laki 19 tahun.

Related Articles
Interest
Gen Z Harus Bersiap, Ada Rencana Batas Usia Pengguna Media Sosial 17+

Current Issues
Penelitian: Frekuensi Olahraga Anak Muda Alami Penurunan Selama Pandemi

Current Issues
CDC Rilis Pedoman Baru Jika Sekolah Dibuka Kembali