Interest

Jumlah Limbah Medis Indonesia Makin Melonjak Selama Pandemi

Dwiwa

Posted on November 16th 2020

(Reuters)

Llimbah medis di Indonesia mengalami lonjakan signifikan selama pandemi Covid-19. Kurangnya fasilitas untuk pemrosesan limbah membuat pemerintah memberikan izin bagi rumah sakit untuk membakar limbah tanpa lisensi dalam masa darurat.

Dilansir dari The Jakarta Post, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan volume sampah medis melonjak antara 30 dan 50 persen selama pandemi yang diumumkan pertama di Indonesia pada awal Maret.

Menurutnya, hingga 15 Oktober, Indonesia telah menghasilkan 1.662,75 ton limbah terkait Covid-19. Bahkan hanya di Jakarta saja, sudah ada limbah 860 kilogram masker sekali pakai selama pandemi.

Menurut Kementerian Kesehatan, ada sekitar 3 ribu rumah sakit serta puskesmas dan klinik yang masing-masing berjumlah lebih dari 10 ribu, telah menghasilkan sekitar 295 ton limbah medis setiap hari pada 2019.

Limbah medis telah dianggap berbahaya dan harus diproses di fasilitas pengolahan limbah khusus yang bahkan sebelum pandemi, jumlahnya sudah tidak mencukupi dan distribusinya tidak merata di penjuru negeri.

Diperkirakan 88 ton limbah medis tidak dapat diolah setiap harinya. Kondisi ini membuat banyak sampah ditemukan mencemari sungai-sungai di Indonesia, seperti sungai Cisadane di Banten.

Kementerian Lingkungan Hidup sendiri telah mengeluarkan edaran tentang pengelolaan limbah menular selama pandemi, merinci mekanisme untuk pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah penumpukan limbah Covid-19 sejak tiga minggu setelah kasus pertama dilaporkan.

Ini membuat rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain bisa menyingkirkan limbah medisnya dengan menggunakan insinerator yang bersuhu 800 derajat celcius sebagaimana diatur dalam Peraturan KLHK 2015.

“Diutamakan (fasilitas) yang memiliki izin. Tetapi jika rumah sakit saat ini belum memiliki lisensi, kemudian kami memberikan kelonggaran: keleluasaan membakar (sampah) menggunakan insinerator. Namun spesifikasinya harus sesuai dengan peraturan KLHK 2015,” ujar Rosa dalam diskusi virtual publik yang digelar Kementerian Kesehatan pada Jumat.

Menurut data kementerian lingkungan pada bulan Oktober, hanya ada 117 rumah sakit yang memiliki ijin mengoperasikan insinerator. Data pada April yang dikutip oleh Kementerian Kesehatan mengungkap jika 110 rumah sakit berizin kala itu 59 ada di Jawa, 23 di Sumatera, 13 di Sulawesi, 10 di Kalimantan, lima di Bali dan Nusa Tenggara. Sementara di Maluku atau Papua tidak ada sama sekali.

Fasilitas pengolahan limbah medis swasta yang memiliki ijin juga hanya 17 buah dengan total kapasitas 731,5 ton per hari dan lebih dari setengahnya berlokasi di Jawa. Selain tempat, minimnya pengangkut limbah medis juga menjadi kendala.

Hanya ada 97 pengangkut di Jawa, 28 di Sumatera, 11 di Kalimantan, empat di Sulawesi, dan tidak ada di Bali, Nusa Tenggara, Maluku atau Papua. Biaya pengolahan limbah di luar Jawa pun menjadi sangat tinggi.

Menurut Rosa, lima proyek pembangunan insinerator diharapkan selesai tahun ini di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Timur. Pada 2024 diharapkan 32 insinerator untuk limbah medis tersedia di 32 propinsi.

“Masalah terbesar adalah soal lahan karena fasilitas kesehatan memiliki lahan terbatas atau berlokasi di dekat pemukiman sehingga sulit bagi mereka untuk mengolah limbah medis. Jadi fasilitas kesehatan ini membutuhkan mitra pihak ketiga : fasilitas pengolahan limbah medis yang memiliki izin dari Kementerian lingkungan hidup,” ujar Azhar Jaya, sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Terpusatnya fasilitas pengolahan limbah di Jawa juga membuat fasilitas kesehatan di luar Jawa mengalami kesulitan. Bahkan sebuah lab di Samarinda pernah mengungkap kepada The Jakarta Post jika mereka harus mengeluarkan Rp 1,75 juta per minggu untuk mengolah limbah.

“Bahkan tanpa pandemi Covid-19, limbah medis belum dikelola dengan baik, terlebih lagi dengan adanya pandemi. Limbah medis menjadi bom waktu yang siap meledak,” ujar pecinta lingkungan Prigi Arisandi dari Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton).

Diluar ketimpangan antara jumlah limbah dan kapasitas pengolahan serta distribusi fasilitas yang tidak merata, Direktur Jenderl Kesehatan Kementerian Kesehatan Masyarakat Kemenkes Kirana Pritasari mengatakan tantangan besar lain dalam mengatasi peningkatan limbah Covid-19 adalah koordinasi lintas sektor, komitmen dan biaya pemerintah daerah.

“Percepatan pengelolaan limbah hanya akan berhasil ketika semua institusi dan pemangku kepentingan berkoordinasi dan bekerja sesuai kewenangannya masing-masing,” ujarnya. (*)

Related Articles
Interest
Kesalahan Dalam Memasak ini Bisa Bikin Masakan Rumah Jadi Nggak Sehat Loh!

Current Issues
FYI, Batuk Dapat Menyebarkan Covid-19 Lebih Dari 1,8 Meter Loh

Current Issues
Eropa Minta Kaum Muda Bantu Hentikan Penyebaran Covid-19