Interest

SAFEnet: Ada Peningkatan Kekerasan Digital Terhadap Suara Kritis dan Perempuan

Dwiwa

Posted on November 15th 2020

Kekerasan Digital telah mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan sepanjang 2019, terutama pada perempuan dan suara-suara kritis terhadap pemerintah di Indonesia. Dilansir dari The Jakarta Post, hal tersebut diungkap oleh laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) pada Jumat (13/11).

Selama 2019, mereka telah mendapatkan 60 aduan dengan 44 diantaranya berasal dari Komnas Perempuan yang menjadi rekan mereka. Sementara 16 sisanya berasal dari saluran komunikasi SAFEnet termasuk juga rujukan dari komunitas lain untuk melapor.

Sebanyak 53 orang yang melakukan pengaduan merupakan perempuan sementara tujuh sisanya menolak untuk mengungkap jenis kelaminnya. Kasus yang dilaporkan paling banyak adalah penyebaran video pribadi tanpa persetujuan sebanyak 45 kasus.

Selain itu, ada tujuh kasus yang melibatkan pelanggaran privasi, dua kasus peniruan identitas dan tiga kasus penyebaran foto intim tanpa persetujuan. Laporan lain termasuk mempermalukan dihadapan publik, dan pelanggaran privasi lain.

Menurut Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto, sebagian besar kasus terjadi sebagai bentuk balas dendam dari mantan pasangan atau pasangan dan hubungan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Dia menambahkan, tahun lalu ada juga kekerasan digital berbasis gender yang dipicu oleh motivasi politik. Dia memberi contoh aktivis perempuan yang foto telanjangnya dibagikan secara luas dan dituduh selingkuh dengan sesama aktivis. Menurut Damar penyebaran konten tersebut sebagai upaya untuk mendelegitimasi kinerja aktivis saat menentang revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hal serupa juga terjadi pada beberapa mahasiswa yang nomor WhatsApp-nya dibajak dan dipakai untuk menyebar luaskan klaim palsu jika mereka siap bunuh diri dan meledakkan diri di gedung KPK,” tambahnya. Contoh-contoh ini semakin memperlihatkan jika internet berubah fungsi jadi alat pemerintah untuk menyumpal suara-suara kritis.

Lebih lanjut dia menyuarakan kekhawatiran bahwa kebebasan internet di Indonesia terancam jika negara tidak mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hak digital. Laporan tersebut lebih lanjut menyoroti penggunaan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang banyak digunakan untuk kriminalisasi.

Berdasarkan data SAFEnet, 24 orang didakwa menggunakan UU ini pada 2019, turun satu kasus dari tahun sebelumnya yang mencapai 25. “Wartawan dan pekerja media adalah korban kriminalisasi yang paling umum. Satu perusahaan dan tujuh wartawan telah menjadi korban (UU ITE),” lanjut Damar.

Korban lainnya termasuk guru dan selebritis dengan masing-masing tiga laporan. Sevagian besar dakwaaan diajukan oleh tokoh masyarakat dari pemerintahan serta politisi, yang mengajukan 10 kasus. Damar mengatakan korban didakwa menggunakan pasal elastis di UU ITE yang bisa menimbulkan multitafsir dan biasa digunakan untuk membungkam kritik.

“Pasal paling umum yang digunakan adalah Pasal 27 (3) tentang pencemaran nama baik, Pasal 28 (2) tentang ujaran kebencian, Pasal 27 (1) tentang pornografi dari UU ITE,” ujarnya.

Damar pun menghimbau semua orang, terutama yang sering menyuarakan soal isu politik untuk lebih berhati-hati saat menggunakan media online dalam kaitannya dengan UU ITE dan pelecehan digital berbasis gender untuk membungkam suara kritis. (*)

Related Articles
Tech
Instagram Akan Rilis Fitur Filter Kata-Kata Kasar untuk Lindungi Pengguna

Tech
Instagram Blokir Pengguna yang Melecehkan di DM, Cegah Hate Speech dan Rasisme

Tech
Lawan Komentar Toxic, YouTube Lindungi Kreator dengan Fitur Baru Ini