Tech

Pengguna Internet Indonesia Capai 176 Juta, tapi Penyebarannya Masih Tak Merata

Dwiwa

Posted on November 12th 2020

Penduduk Indonesia tampaknya semakin banyak yang melek internet. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan jumlah pengguna internet sebanyak 14,6 persen pada tahun lalu dibanding dengan 2018. Peningkatan ini membuat jumlah pengguna internet di Indonesia menjadi 196 juta pada 2019.

Dilansir dari The Jakarta Post, hasil tersebut didapat oleh survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Survei itu juga mengugkap jika penetrasi internet Indonesia turut meningkat menjadi 73,7 persen dari 64,8 persen pada 2018.

Ini berarti Indonesia mulai menyusul negara tetangga seperti Brunei, Singapura, dan Thailand yang memiliki tingkat penetrasi internet melebihi 70 persen pada tahun lalu. Selain itu, karena survei dilakukan pada kuartal kedua 2020, angka itu juga mencerminkan penggunaan internet selama pandemi. Namun secara umum survei APJII diasumsikan mencerminkan angka dari tahun sebelumnya.

“Kami melihat lebih banyak orang mengakses situs pendidikan karena siswa belajar di rumah selama masa ini,” ujar Sekretaris Jenderal APJII Henri-Kasyfi Soemartono dalam deseminasi penelitian, Senin.

Tetapi meskipun jumlah penggunanya meningkat cukup banyak, namun konektivitasnya masih berpusat di Jawa. Baru kemudian secara berurutan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, dan terakhir Maluku dan Papua.

Adanya ketimpangan akses internset membuat Indonesia berada pada posisi 56 dalam indeks persaingan digital seperti tahun lalu. Pasalnya, Indonesia masih terus berjuang untuk menyediakan koneksi internet untuk wilayah terpencil.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli mengatakan jika tantangan terbesar ke depan adalah menyediakan internet bagi sekitar 12.500 desa yang tidak memiliki koneksi 4G.

“Kami akan mulai mengembangkan infrastruktur internet di titik buta negara, sebagian besar tahun depan,” ujarnya. Dia menambahkan jika pemerintah telah berencana menyediakan akses internet pada sekitar 4 ribu desa dan kecamatan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T) pada 2021.

Presiden sendiri telah menganggarkan Rp 30,5 triliun pada 2021 untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat transformasi digital bagi pemerintahan dan mendorong inklusi konektivitas.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya pengetahuan dan keterbatasan perangkat yang layak untuk akses internet.

Namun, laporan SEA e-Conomy 2020 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company juga menemukan jika Asia Tengga menambah 40 juta pengguna internet baru hingga saat ini dari 360 juta pengguna tahun lalu.

Sebanyak 95 persen orang Indonesia mengakses internet melalui smartphone dengan data seluler, dengan kurang dari 10 persen menggunakan koneksi broadband tetap di rumah, kantor, atau ruang publik yang juga diperlihatkan oleh survei APJII.

Namun dibalik semakin tingginya jumlah pengguna internet, ancaman terhadap risiko keamanan siber juga harus diperhatikan. Survei APJII menemukan 57,8 persen responden menyatakan data pribadi mereka di internet aman dan 66,4 persen mengatakan perangkat mereka bebas virus.

Tetapi menurut Henri ini tidak mencerminkan apa yang terjadi di kenyataan. Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) sebelumnya mengungkap jika Indonesia mencatat 88 juta serangan siber selama empat bulan pertama tahun ini.

Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha mengatakan ada kemungkinan lebih banyak serangan siber yang tidak dilaporkan terjadi dibanding laporan sebenarnya, karena data APJII berasal dari laporan pribadi.

“Masyarakat tidak merasa terancam serangan siber selama tidak ada kerugian finansial atau pencurian akun, tetapi serangan siber lebih dari itu. Mereka bisa datang dalam bentuk spam e-mail atau pesan teks palsu,” ujarnya kepada The Jakarta Post.

Menurutnya, kurangnya pendidikan membuat kesadaran akan keamanan digital menjadi rendah dan ini berbahaya karena dapat meningkatkan kerentanan  orang terhadap kejahatan dunia maya.

“Dengan semakin banyaknya pengguna internet di tanah air, pemerintah harusnya memasukan cyberscurity sebagai kurikulum sekolah dan penyediaan internet harus senantiasa mengedukasi konsumen melalui iklan misalnya,” lanjutnya.

Senada dengan hal itu, koordinator program organisasi literasi digital ICT Watch Indriyatno Banyumurti juga menyarankan agar agar kurikulum nasional memasukkan pelajaran tentang literasi digital, seperti privasi dan keamanan data serta berpikir kritis saat mengumpulkan informasi secara online.

“Banyak orang masih percaya diri membagikan data pribadinya di media sosial, dan ini mengkhawatirkan,” ujarnya.(*)

Related Articles
Current Issues
Kenaikan Kasus Covid-19 Pupuskan Harapan Jadi Pusat Pariwisata Asia Tenggara

Interest
Lampaui Rata-Rata Dunia, Segini Waktu yang Dihabiskan Warga +62 di Media Sosial

Tech
Sejumlah Negara di Eropa Mulai Pakai Teknologi Pelacakan Covid-19 Google x Apple