|
Posted on October 8th 2020 |
Pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah di berbagai negara mengeluarkan kebijakan untuk menutup sementara sekolah-sekolah. Hal ini pun membuat pembelajaran tatap muka harus diganti dengan sistem daring agar anak-anak tetap bisa mengakses pendidikan dan terlindungi dari virus corona.
Meski kemajuan teknologi membuat internet jadi lebih mudah diakses, tetapi ternyata ini tidak serta-merta membuat proses belajar daring menjadi lebih mudah. Di Indonesia, ada cukup banyak kendala yang muncul.
Mulai dari kemampuan ekonomi keluarga yang membuat siswa tidak memiliki akses terhadap teknologi dan internet hingga pelajaran yang lebih sulit untuk dimengerti. Tetapi rupanya kesulitan ini bukan hanya dialami oleh Indonesia. Negara sekelas Amerika Serikat pun menghadapi kesulitan yang tidak jauh beda.
Dilansir dari The Verge, tujuh bulan semenjak pandemi menginfeksi Amerika, orang-orang semakin menyadari jika pembelajaran secara daring bukan hal yang mudah. Minggu pertama sekolah daring menjadi hal yang sangat sulit bagi siswa yang tinggal di pedesaaan.
Para administrator, guru, dan anggota masyarakat pun semakin memahami jika kesenjangan digital yang begitu besar tidak bisa hanya diatasi oleh sekolah sendiri. Bahkan berbulan-bulan kemudian para pengajar mengatakan mereka masih belum memiliki apa yang dibutuhkan.
Salah satu masalah di pedesaan adalah pendapatan. Tingkat kemiskinan cukup tinggi di wilayah non-metro dibanding metro di seluruh Amerika, dan kesenjangan paling besar ada di wilayah selatan. Pandemi Covid-19 pun sangat berpengaruh terhadap komunitas minoritas yang berpenghasilan rendah.
Jika dinilai dengan angka, rata-rata uang yang dihabiskan untuk internet di AS sekitar USD 60 atau sekitar Rp 871.500 setiap bulan, bahkan di wilayah tertentu harus menggunakan layanan satelit yang membuat biayanya naik menjadi USD 100 setara Rp 1,45 juta. Harga yang tidak semua keluarga mampu membayar, terutama dalam kondisi resesi seperti saat ini.
Menurut Pew Research Center, hanya ada dua pertiga penduduk pedesaan AS yang memiliki akses broadband dibandingkan dengan tiga perempat penduduk perkotaan dan 79 persen penduduk pinggiran kota. Tetapi jumlah pastinya sulit untuk diketahui karena peta broadband FCC terbilang buruk dan menuliskan kode pos sebagai dilayani meskipun hanya satu rumah yang memiliki internet.
Bahkan untuk wilayah yang memiliki akses internet, tidak semua memiliki bandwith untuk mengakomodasi sekolah daring. Di wilayah Lembah Hudson New York misalnya. Internet bisa tiba-tiba tidak bisa digunakan di pagi hari saat banyak yang mengakses sekolah daring.
“Pandemi ini telah mengajarkan kita bahwa ini (broadband) adalah sesuatu yang harus dimiliki keluarga. Kebutuhan ini seperti air di tahun 2020. Semua rumah harus memilikinya. Ini harus berfungsi dan berlimpah. Ini membuka mata kami soal fakta bahwa kami butuh untuk pendidikan, untuk memiliki infrastruktur yang memungkinkan seluruh keluarga online,” ujar Alex Beene pengajar pendidikan orang dewasa dan kelas persiapan ACT di Tennesee barat.
Untuk mengatasi masalah ini, sekolah-sekolah di beberapa wilayah telah membuat hotspot internet di tempat-tempat umum yang bisa diakses oleh para siswanya. Harapannya para pelajar bisa menggunakannya untuk mengunduh tugas, mengerjakannya di rumah dan mengirimkannya kembali di area hotspot.
Namun tampaknya para profesional merasa jika hotspot ini harusnya hanya menjadi alternatif sementara dan tidak bisa diharapkan untuk jangka panjang. Perlu adanya peran pemerintah dalam memperluas akses internet hingga menjangkau seluruh kalangan.
“Akses terhadap broadband harusnya adalah fasilitas publik. Ketika telepon pertama muncul, diputuskan agar semua orang harus memiliki akses. Internet harusnya juga sama. Ini adalah alat yang penting yang kita butuhkan untuk berkomunikasi satu sama lain sebagai orang-orang di abad 21.” Lisa Carter, pengawas sementara Region One. (*)
