|
Posted on August 5th 2020 |
Demonstran pro-demokrasi di Bangkok, Thailand sepertinya belum kehabisan ide untuk membuat unjuk rasa mereka didengar oleh Pemerintah Thailand maupun oleh dunia. Setelah menggunakan Hamtaro sebagai "tema" perlawanan mereka, kini mereka beralih ke tema Harry Potter.
Baca juga: Hamtaro Jadi Maskot Demonstran Pro-Demokrasi Thailand
Para demonstran yang sebagian besar berasal dari golongan pelajar ini menggunakan kostum menyerupai karakter penyihir Hogwarts, lengkap dengan syal dan tongkat sihir palsu.
Meski berganti tema, tapi tuntutan utama mereka tetap sama: reformasi sistem pemerintahan monarki --yang saat ini dianut oleh Raja Maha Vajiralongkorn-- menjadi sistem demokrasi. Mereka juga mengatakan jika keluarga kerajaan Thailand dapat dihukum maksimal 15 tahun penjara jika mengacu kepada hukum lese majeste Thailand.
Kostum penyihir Hogwarts ala Harry Potter itu dikenakan oleh 200 orang demonstran, sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah yang semakin tidak adil saat mereka dibeking oleh kekuatan militer.
Anon Nampa, seorang pengacara berusia 34 tahun yang ikut turun sebagai orator dalam demonstrasi itu mengatakan jika kerajaan telah memonopoli kekuasaan dan melemahkan demokrasi, serta mengkritik lambannya proses pembelaan hukum bagi oposisi pemerintah yang dizolimi.
Maha Vajiralongkorn yang mengambil tahta Kerajaan Thailand pada 2016 lalu telah merevisi konstitusi yang berlaku, memperkuat kekuasaannya, serta mengendalikan beberapa unit militer secara pribadi sekaligus aset kerajaan yang bernilai puluhan miliar dollar.
Selain reformasi, demonstran juga menuding pemerintah mereka melakukan kekerasan terhadap sembilan sosok oposisi pemerintah yang bermukim di luar negeri, di mana dua diantaranya ditemukan meninggal dunia.
"Kami tidak berusaha menghilangkan sistem monarki, tetapi membiarkan sistem monarki terus berjalan dengan benar di bawah monarki yang konstitusional dan demokratis," ujar Anon dalam orasinya. 
Gabungan demonstran dari Universitas Kasetsart dan Universitas Mahanakorn juga menuntut penguasa untuk memperbaiki undang-undang yang melarang kritisisme terhadap pihak kerajaan.
Pihak kerajaan masih belum merespons kritik yang disampaikan para demonstran. Juru bicara pemerintahan mengatakan, polisi berhak menentukan apakah mereka akan menindaklanjuti para demonstran.
"Kami masih tidak menemukan pelanggaran (hukum) yang dilakukan para demontran. Pelanggaran hukum apapun yang dilakukan, nantinya akan ditindaklanjuti oleh investigator," ujar Surapong Thammapitak, seorang polisi yang mengamankan aksi demonstran.
Paul Chamber, seorang pengajar di Unviersitas Naresuan Thailand menyebutkan jika aksi protes terbuka yang saat ini dilakukan oleh kaum masyarakat di Thailand, dengan pihak kepolisian yang hanya berdiri dan mengawasi, adalah yang pertama terjadi dalam sejarah Thailand.(*)
