Current Issues

Tekan Obesitas Selama Pandemi, Pemerintah Inggris Dorong Kebiasaan Hidup Sehat

Ahmad Redho Nugraha

Posted on July 28th 2020

 

Penelitian menemukan bahwa orang dengan gangguan kesehatan akut dan obesitas ternyata lebih rentan mengalami kematian akibat Covid-19. Apalagi selama pandemi, mereka kehilangan akses ke fasilitas olahraga publik seperti gym atau tempat olahraga publik seperti taman. 

Isu tersebut mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Inggris, terutama karena Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris sendiri memiliki isu dengan berat badan berlebih. Kondisi itu membuatnya kesulitan menghadapi infeksi virus korona.

Pemerintah Inggris memperkirakan jika kasus kesehatan yang berkaitan dengan obesitas setidaknya menuntut biaya pengobatan hingga 6 miliar poundsterling (Rp 102,2 triliun) di NHS setiap tahunnya. 

Kampenye Better Health adalah solusi yang digagas oleh Pemerintah Inggris demi menekan kasus obesitas selama masa pandemi. Targetnya 35 juta warga Inggris terlibat dalam gerakan yag membantu mereka menurunkan berat badan dan memperoleh kehidupan yang lebih sehat. Belum diketahui berapa persisnya jumlah dana yang akan dikucurkan Pemerintah Inggris untuk program ini.

Better Health berisi rencana pola hidup sehat sepanjang 12 pekan yang bertujuan untuk mengontrol kebiasaan makan, mendorong gerak lebih aktif dan menurunkan berat badan para peserta programnya.

Sebesar 36% dari total jumlah orang dewasa di Inggris memiliki berat badan berlebih, dan sebanyak 28% menderita obesitas. Ironisnya, obesitas dapat berawal dari masa kanak-kanak. Satu dari setiap 10 anak-anak di Inggris menderita obesitas, dan rasio itu meningkat menjadi satu di antara lima anak pada akhir jenjang usia SD.

Royal College of Paediatrics and Child Health mengategorikan obesitas sebagai salah satu "ancaman paling berbahaya" bagi anak-anak dan masyarakat umum.

Juru bicara pemerintah mengatakan jika Covid-19 telah memberikan mereka peringatan untuk mengambil langkah dalam menanggulangi masalah obesitas, dan Perdana Menteri Boris Johnson sangat sadar baha ini adalah saat yang tepat untuk memulai pola hidup yang lebih sehat dan aktif.

Pemerintah Inggris juga menjanjikan akan ada perbaikan infrastruktur bagi pesepeda, dan pemerintah akan menyediakan fitur GPS yang lebih canggih khusus untuk para pesepeda di wilayah percontohan dengan tingkat kasus kesehatan karena obesitas yang tinggi.

Perbaikan infrastruktur untuk pesepeda tersebut termasuk jalur bersepeda yang terpisah, penguraian kemacetan dan fasilitas parkir sepeda yang aman. Pemerintah juga berencana akan menghapus iklan junk food di saluran internet dan saluran TV sebelum pukul 21.00, serta mengurangi promosi makanan ringan di berbagai platform.

Lebih lanjut lagi, berdasarkan laporan daily Mail, restoran dan rumah makan dengan fasilitas takeaway diharuskan memberikan informasi julah kalori dalam menu mereka. Kewajiban yang sama juga akan dikenakan kepada toko-toko terhadap produk alkohol yang mereka jual.

Rencana Pemerintah Inggris tersebut menerima beragam tanggapan baik dari masyarakat umum maupun dari politikus, mengingat usaha memerangi obesitas dapat dilakukan dengan beragam pendekatan selain diet dan latihan fisik. Jonathan Ashworth, shadow secretary of State for Health and Social Care Partai Buruh Inggris, Jonathan Ashworth mengatakan jika pemerintah tidak boleh tebang pilih dalam memberlakukan pola hidup sehat.

"Kita perlu bertindak dalam menciptakan akses ke makanan bernutrisi, kita perlu memblokir iklan junk food....juga minuman energi yang biasanya masih kita beli di toko. Kenapa kita tidak memblokirnya juga? Anak-anak tidak seharusnya membeli minuman energi dari toko-toko. Aku menantikan sekali tindakan yang radikal dan tegas dari pemerintah, bukan kebiasaan lama yang kembali diulangi lagi," tukasnya dalam acara TV Sophy Ridge. (*)

Artikel Terkait
Current Issues
Vaksin Covid-19 dari Oxford Kemungkinan Hanya Berhasil 50 Persen, Kenapa ya?

Current Issues
New Normal di Taman Hiburan. Ini Setumpuk Aturan yang Harus Dipatuhi!

Current Issues
Punya Riwayat Alergi? Regulator Obat Inggris Sarankan Hindari Vaksin Pfizer