Current Issues

Jokowi Siapkan Opsi Darurat Sipil, Apa Bedanya Dengan Lockdown?

Dwiwa

Posted on March 31st 2020

Jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dalam seminggu terakhir, kenaikan yang terjadi bahkan mencapai lebih dari 100 orang setiap harinya. Tidak heran jika banyak tuntutan agar pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mencegah meluasnya penyebaran Coronavirus.

Dalam rapat terbatas yang diadakan Senin (30/3), Presiden Joko Widodo menegaskan jika tidak akan melakukan lockdown alias karantina wilayah di Indonesia. Keputusan yang diambil adalah menerapkan pembatasan sosial berskala besar dan physical distancing yang lebih tegas, efektif, dan disiplin.

Pembatasan sosial berskala besar ini adalah bagian dari kekarantinaan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah penyakit menyebar semakin luas. Aturan ini sudah tertulis dalam Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Dalam UU tersebut, setidaknya harus ada tiga tindakan yang diambil sebagai implementasi dari pembatasan sosial berskala besar ini. Ketiganya adalah pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan keagamaan, peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Selain pembatasan sosial berskala besar, Jokowi juga menyinggung opsi untuk diterapkannya 'darurat sipil' dalam menghadapi pandemi Covid-19. Lantas, apa bedanya darurat sipil ini dengan lockdown yang sudah banyak diterapkan oleh negara lain?

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 23 tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, penetapan kondisi darurat sipil bisa dilakukan apabila sebagian atau seluruh wilayah Negara Republik Indonesia mengalami tiga hal.

Pertama, keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.

Kedua, timbul perang-atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga. Ketiga, hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Penetapan dan penghapusan darurat sipil ini bisa dilakukan oleh presiden atau pun panglima tertinggi angkatan perang. Menurut Perppu nomor 23 tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, penguasaan tertinggi dipegang oleh presiden atau pun panglima tertinggi angkatan perang. Dalam pelaksaannya, akan muncul ketentuan-ketentuan baru yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Misalnya saja pada pasal 13. Disebutkan jika penguasa darurat sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukkan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.

Kemudian pada pasal 14 ayat 1 juga disebutkan jika penguasa darurat sipil berhak atau dapat menyuruh atas namanya pejabat-pejabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lainnya atau menggeledah tiap-tiap tempat, sekalipun bertentangan dengan kehendak yang mempunyai atau yang menempatinya, dengan menunjukkan surat perintah umum atau surat perintah istimewa.

Pada pasal 19, tertulis penguasa darurat sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah. Sedangkan di pasal 20 disebutkan jika penguasa darurat sipil berhak memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai serta menyuruh memeriksanya oleh pejabat-pejabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lain.

Sementara itu, dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, disebutkan jika karantina wilayah atau istilah populernya lockdown adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.(*)

Artikel Terkait
Current Issues
Musim Panas Datang, Akankah Virus SARS-Cov-2 Jadi Tak Berdaya?

Interest
Sejumlah Wilayah Sudah Terapkan PSBB, Kota Kalian Termasuk?

Interest
Keren! Pemerintah Indonesia akan Produksi 16 Ribu APD Tiap Hari