Entertainment

Sensor: Warisan Budaya Kolonial Yang Merusak Estetika Film

Ridho

Posted on October 21st 2019

Kalau ngobrol soal film maupun tayangan di berbagai media pasti tak lepas dari yang namanya sensor. Hal itu bertujuan guna membuat standar kualitas tayangan yang sesuai dengan norma dan aturan yang ada di lingkungan kita. Tapi memang kebijakan sensor ini sendiri pasti mengandung pro dan kontra dari pelbagai kalangan masyarakat.

Kebijakan sensor ini sendiri sudah ada sejak masa kolonial. Dikutip dari buku Menguak Peta Perfilman Indonesia menjelaskan bahwa Ordonanntie Film dan Film Verordering adalah sebuah bentuk kebijakan sensor pada masa kolonial (Oktober 1940).

Lima tahun setelahnya, tepat usai Proklamasi Kemerdekaan berkumandan, permasalahan sensor film jadi perhatian utama bagi pemerintah. Tepatnya pada 10 September 1945, Amir Syarifuddin selaku Menteri Penerangan mendirikan Komisi Pemeriksaan Film. Yang bertujuan untuk memastikan film-fillm yang diimpor ataupun yang dibuat di Indonesia sudah sesuai dengan paham kerakyatan dan bersifat mendidik bangsa.

Namun tugas Komisi Pemeriksaan Film ini menjadi kacau akibat kembalinya Belanda ke wilayah Republik Indonesia pada 1946. Pada saat itu pemerintah Indonesia masih menggunakan peraturan Ordonansi 1940 yang coba diubah oleh kolonial Belanda. Peraturan itu berbunyi “Mengharuskan semua film sebelum diputar di bioskop (untuk umum) wajib disensor terlebih dahulu. 1950 jadi tahun dimana Panitia Sensor Film dibentuk.

Berdirinya Komisi Pemeriksaan Film dibawah naungan Menteri Penerangan, dinilai tak sesuai oleh beberapa pihak. Hingga sampai pada tahun 1951 sebuah perusahaan film asal Yogyakarta merilis film Antara Bumi dan Langit.

Penggarapan film yang awalnya berlangsung aman, tiba-tiba mendapat gelombang protes karena dinilai tak nasionalis dengan mengangkat isu sensitif kewarganegaraan Belanda. Hingga akhirnya Komisi Pemeriksaan Film merombak habis-habisan berdasarkan rekomendasi sensor.

Armijn Pane selaku penulis naskah, merasa sangat kesal dengan adanya kebijakan sensor. Ia menilai bahwa sensor bisa melenyapkan esensi cerita maupun seni dari sebuah film yang diproduksi. Sejak saat itu, sentimen kontra dengan kebijakan sensor film masih menjadi perbincangan hingga sekarang.

Kalian sadar nggak sih ada kasus serupa baru-baru ini? Yap, pada bulan September lalu, hal itu menimpa sebuah film garapan Ari Aster, yaitu Midsommar. Film thriller itu bahkan mendapat sensor keras dari Lembaga Sensor Film.

Menurut IMDb, durasi asli Midsommar ialah 147 menit dan 171 menit versi Director’s Cut. Akan tetapi setelah diperiksa LSF, durasi berubah menjadi 138 menit.

Beberapa adegan kekerasan dan vulgar jadi alasan LSF memotong lebih kurang sembilan menit bagian film itu. Namun yang jadi permasalahan adalah memangkas berbagai macam adegan yang dianggap tak lolos sensor bisa merusak jalannya cerita Midsommar.

Sebuah tentangan keras untuk sensor film ini muncul dari Krishna Sen dalam Indonesian Cinema: Framing The New Order (1994). Ia menyebutkan bahwa tujuan sensor untuk menyajikan tontonan berkualitas dari masa ke masa justru membungkam kreativitas para pembuat film.

Bukan tak mungkin bahwa kedepannya bakal ada permasalahan seperti dua film itu. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah sensor ini sebagai budaya kolonial yang positif atau negatif?

Related Articles
Tech
Lithuania Desak Warganya Tak Pakai Ponsel Buatan Tiongkok

Tech
Temasek Polytechnic Pasang 3.000 Sensor untuk Kontrol Kampus Secara Otomatis

Tech
Mengenal LiDAR, Perangkat Sensor Laser yang Melengkapi iPhone 12