Current Issues

MUI Nyatakan Vaksin Covid-19 CanSino Haram, Ini Sebabnya

Dwiwa

Posted on July 4th 2022

Vaksin Covid-19 Convidecia buatan CanSino Biologics Inc China telah ditetapkan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketetapan ini diatur dalam Fatwa MUI nomor 11 Tahun 2022 tentang Hukum Vaksin Covid-19 Produksi Cansino Biologics Inc China.

"Vaksin Covid-19 produksi CanSino hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (juz' minal insan), yaitu sel yang berasal dari ginjal embrio bayi manusia," demikian bunyi fatwa yang dipublikasikan di laman resmi MUI pada 30 Juni 2022.

Dalam penjelasannya, MUI menerangkan jika sel inangnya menggunakan HEK 293 yang merupakan sel yang berasal dari ginjal embrio bayi manusia yang diperoleh dari National Research Council Canada. Sel ini kemudian diperbanyak dalam media bahan nabati, kimia, dan mikrobial serta bahan penolong dari produk mikrobial,

Lebih lanjut dijelaskan jika pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa tanggal 7 Februari 2022 menghasilkan tiga kesimpulan terkait vaksin Covid-19 buatan Cansino Biologics Inc. China dalam proses produksinya.

Pertama, vaksin ini tidak memanfaatkan (intifa’) babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. Kedua, vaksin memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (juz’ minal insan) yaitu sel yang berasal dari ginjal embrio bayi manusia. Ketiga, menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin covid-19.

Terkait dengan adanya fatwa haram terhadap vaksin Convidecia buatan CanSino Biologics Inc China, MUI pun memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam. Kedua, pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin Covid-19 yang tersertifikasi halal.

Ketiga, pemerintah harus memastikan vaksin Covid-19 lain yang akandigunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal. Keempat, pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan.

Kelima, pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (dlarar).

"Mengimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, istighasah, dan bermunajat kepada Allah SWT," bunyi rekomendasi terakhir dalam fatwa MUI tersebut.

Fatwa MUI ini ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda pada 7 Februari 2022. MUI menyebut fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (*)

 

Ilustrasi: Pixabay

Artikel Terkait
Current Issues
Vaksin Covid-19 Janssen dan Convidecia Dapat EUA dari BPOM

Current Issues
Israel Bikin Konser Khusus Pemegang Kartu Vaksin, Inikah Hidup Normal Baru?

Current Issues
Vaksinasi Sudah Dimulai. Kira-Kira Kapan Pandemi Covid-19 Berakhir?