|
Posted on June 19th 2022 |
Kekhawatiran pemerintah AS kalau Tiongkok dapat mengakses pengguna TikTok akhirnya terjawab. Menurut laporan New York Post, sebuah rekaman yang bocor dari pertemuan internal yang diadakan oleh perusahaan induk aplikasi media sosial asal Negeri Panda itu mengonfirmasi hal tersebut.
Rekaman tersebut mengungkapkan kalau karyawan perusahaan induk TikTok, ByteDance, yang berbasis di Tiongkok berulang kali mengakses data yang terkait dengan pengguna AS. Rekaman itu membuat kecurigaan baru soal TikTok yang sebelumnya hampir diblokir di AS karena masalah privasi.
Karyawan Tiongkok tercatat bisa mengakses informasi tersebut setidaknya dari September 2021 hingga Januari 2022.
BuzzFeed melaporkan, klip audio dari lusinan pertemuan menunjukkan 14 pernyataan dari sembilan karyawan TikTok yang mengatakan petinggi ByteDance di Tiongkok dapat mengakses data pengguna nonpublik AS. Laporan ini mengutip sumber materi yang berasal dari lebih 80 pertemuan.
Rekaman yang bocor ini mengejutkan semua pihak. Lebih-lebih di situ juga mengungkap kemampuan ByteDance yang berbasis di Beijing untuk mengakses data pengguna AS. Bahkan, mereka diduga bisa bertindak lebih jauh dari yang dikhawatirkan sebelumnya.
Satu direktur TikTok menyatakan pada pertemuan September 2021 kalau seorang insinyur yang tak disebutkan namanya di Tiongkok merupakan "Master Admin" yang "memiliki akses ke segalanya.”
Dalam pertemuan terpisah pada bulan yang sama, seorang anggota Departemen Kepercayaan dan Keamanan TikTok mengatakan kalau "semuanya terlihat di Tiongkok."
Baca Juga: Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya untuk SMA Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
BuzzFeed menyebut rekaman itu dibuat pada pertemuan TikTok mulai dari pembicaraan tertutup antara eksekutif perusahaan hingga presentasi terbuka.
TikTok merupakan salah satu platform media sosial paling populer, terutama di kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Platform video pendek itu memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif di seluruh dunia.
“Kami tahu kami adalah salah satu platform yang paling diteliti dari sudut pandang keamanan, dan kami bertujuan untuk menghilangkan keraguan tentang keamanan data pengguna AS,” kata juru bicara TikTok Maureen Shanahan dalam sebuah pernyataan kepada BuzzFeed.
“Itulah sebabnya kami mempekerjakan para ahli di bidangnya, terus bekerja untuk memvalidasi standar keamanan kami, dan membawa pihak ketiga yang independen dan bereputasi baik untuk menguji pertahanan kami,” tambah juru bicara itu.
TikTok menjelaskan posisinya dalam pernyataan terpisah kepada The Post.
“Seperti yang telah kami nyatakan secara terbuka, kami telah menghadirkan pakar keamanan internal dan eksternal kelas dunia untuk membantu kami memperkuat upaya keamanan data kami,” kata juru bicara TikTok. “Ini adalah praktik industri standar mengingat kompleksitas tantangan keamanan data.
“Pada bulan Mei, kami menciptakan departemen internal baru, Keamanan Data AS (USDS), dengan kepemimpinan yang berbasis di AS, untuk memberikan tingkat fokus dan tata kelola yang lebih besar pada keamanan data AS,” tambah juru bicara itu.
“Pembentukan organisasi ini adalah bagian dari upaya dan komitmen berkelanjutan kami untuk memperkuat kebijakan dan protokol perlindungan data kami, lebih melindungi pengguna kami, dan membangun kepercayaan pada sistem dan kontrol kami.”
Baca Juga: Fitur Baru! Pengguna WhatsApp Bisa Mute Orang Tertentu Saat Group Call
TikTok berusaha mengatasi kekhawatiran tentang keamanan pengguna dalam posting-an sesaat sebelum laporan BuzzFeed diterbitkan. Posting-an tersebut mengungkapkan kalau TikTok telah memindahkan data pengguna AS ke server yang dijalankan perusahaan teknologi Oracle.
Tahun lalu, pemerintahan Presiden Donald Trump gencar menyuarakan kekhawatiran kalau Partai Komunitas Tiongkok dapat mendapatkan akses ke data pribadi pengguna AS.
Pejabat Trump berpendapat kalau perusahaan induk ByteDance memiliki hubungan langsung dengan pejabat di Beijing dan menimbulkan risiko keamanan nasional.
Trump berusaha memaksa ByteDance untuk menjual TikTok dan juga melakukan larangan langsung terhadap pengguna yang men-download aplikasi media sosial itu atas perintah eksekutif. Namun sayangnya, upaya terakhir ditolak oleh hakim federal AS.(*)
Foto: Pixabay
