|
Posted on September 14th 2021 |
Dalam bisnis, blokir-memblokir tautan mungkin hal lumrah. Tapi tidak di Tiongkok. Pemerintah Negara Panda tersebut meminta perusahaan teknologi di sana untuk menghentikan aksi saling blokir link antar kompetitor. Kalau tidak, mereka harus berhadapan dengan pemerintah yang tak segan-segan memberikan sanksi.
Maklumat tersebut diumumkan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) dalam sebuah konferensi pers Senin (13/9). Hal ini menjadi satu dari sekian banyak kebijakan ketat pemerintah Tiongkok yang ditujukan untuk berbagai sektor, mulai dari teknologi, pendidikan hingga properti.
Di Tiongkok, akses internet memang didominasi oleh segelintir raksasa teknologi. Beberapa perusahaan media sosial dan layanan internet biasanya tak mengizinkan link perusahaan pesaingnya diakses di aplikasi mereka. Tujuannya agar layanan perusahaannya lebih laku. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, di mana kita bisa bebas berbagi link antarplatform.
"Membatasi akses ke link internet tanpa alasan yang tepat bakal mempengaruhi pengalaman pengguna, merusak hak pengguna dan mengganggu ketertiban pasar," kata juru bicara MIIT Zhao Zhiguo. Ia juga menambahkan kalau kementerian telah menerima laporan dan keluhan dari pengguna sejak adanya tinjauan industri Juli lalu.
"Saat ini kami sedang membimbing perusahaan terkait untuk melakukan pemeriksaan diri dan perbaikan," katanya. Dia menyebit media sosial sebagai salah satu area pertama yang mereka targetkan. Namun, lembaga tersebut tak merinci apa konsekuensinya bagi perusahaan yang gagal mematuhi peraturan baru itu.
MIIT tak menyebutkan nama perusahaan mana pun, tetapi surat kabar lokal, 21st Century Business Herald, melaporkan bahwa Alibaba Group Holding Ltd dan Tencent Holdings Ltd termasuk di antara perusahaan yang diminta untuk mengakhiri praktik tersebut dalam waktu yang tak ditentukan.
Sebelumnya, Tencent membatasi pengguna untuk berbagi konten dari aplikasi video milik ByteDance, Douyin di aplikasi pesan milik Tencent, yakni WeChat dan QQ. Pada Februari, Douyin akhirnya mengajukan pengaduan ke pengadilan Beijing dengan mengatakan itu merupakan perilaku monopoli. Kemudian, Tencent menyebut tuduhan itu tak berdasar.
Dalam kasus lain, pasar e-commerce Taobao dan Tmall Alibaba tak mengizinkan layanan pembayaran milik Tencent, WeChat Pay, digunakan sebagai opsi pembayaran.
Tencent mengatakan mendukung panduan terbaru MIIT dan akan membuat perubahan yang diperlukan secara bertahap. Alibaba mengatakan akan mematuhi persyaratan MIIT dan "berharap untuk menemukan kesamaan dengan platform lain."
Sedangkan ByteDance, yang selama ini merasa dirugikan, meminta semua platform Internet untuk mengambil tindakan, tak membuat alasan, mengklarifikasi jadwal dan secara aktif menerapkannya untuk menyediakan jaringan yang aman, andal, dan nyaman bagi pengguna.
MIIT juga mengatakan bahwa Tiongkok memiliki "terlalu banyak" pembuat kendaraan listrik (EV) dan pemerintah akan mendorong konsolidasi. (*)
Foto: Pixabay
