Tiongkok Punya Andil di Perusahaan Induk, Senat Desak Biden Blokir TikTok

Perseteruan pemerintah AS dengan TikTok rupanya tak kunjung reda. Terbaru, Senator Partai Republik Marco Rubio mendesak Presiden Joe Biden untuk memblokir aplikasi video pendek TikTok di Amerika Serikat. Usulan ini terlontar setelah mereka mendapat bukti bawaTiongkok punya kepemilikan di ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di Beijing.

Juni lalu, pemerintahan Joe Biden membatalkan serangkaian perintah eksekutif era Donald Trump yang melarang unduhan baru beberapa aplikasi asal Tiongkok, termasuk WeChat dan TikTok.

"Agresivitas Beijing memperjelas bahwa rezim di Tiongkok melihat TikTok sebagai perpanjangan dari negara-partai, dan AS perlu memperlakukannya seperti itu," kata Rubio dalam sebuah pernyataan.

“Kita juga harus menetapkan kerangka standar yang harus dipenuhi sebelum aplikasi berbasis asing yang berisiko tinggi diizinkan beroperasi di jaringan dan perangkat telekomunikasi Amerika.”

Saat ini, Departemen Perdagangan diminta Biden untuk menyelidiki tentang masalah keamanan yang kemungkinan dapat ditimbulkan oleh aplikasi tersebut.

Catatan perusahaan menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok mengambil bagian saham dan kursi dewan di entitas ByteDance tahun ini. Langkah tersebut menimbulkan kehebohan tentang seberapa besar pengaruh yang direncanakan Beijing untuk digunakan dalam sektor teknologi.

Sebanyak satu persen saham di Beijing ByteDance Technology dijual pada 30 April. Saham tersebut dibeli WangTouZhongWen (Beijing) Technology, yang dimiliki oleh tiga perusahaan (semacam BUMN) Tiongkok. Salah satunya adalah Cyberspace Administration of China (CAC) yang bertugas mengawasi lalu lintas data internet di Tiongkok.

Namun menurut seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut, saham tak memberi Pemerintah Tiongkok andil apa pun di TikTok. Karena TikTok tak tersedia di Tiongkok.

Meskipun ada kesempatan bagi pemerintah Tiongkok untuk memegang saham di perusahaan teknologi, berita itu muncul di tengah lonjakan penyelidikan antimonopoli dan aturan baru untuk industri tersebut, menunjukkan bahwa perusahaan tak bisa bebas dari campur tangan pemerintah.

Seorang perwakilan ByteDance mengatakan ByteDance Technology yang bermarkas di Beijing hanya mengurusi platform yang ada di Tiongkok. Mereka juga harus mematuhi peraturan pemerintah setempat agar bisa beroperasi. (*)

Foto: Pixabay