Tech

Twitter: Kian Banyak Pemerintah yang Minta Hapus Konten Berita

Jingga Irawan

Posted on July 15th 2021

Reuters/Kacper Pempel

Kian banyak negara yang berusaha membatasi pergerakan media. Dilansir Reuters pada Kamis (15/7), sepanjang 2020, Twitter melihat semakin banyak permintaan yang dilayangkan pemerintahan sebuah negara untuk menghapus konten yang diunggah jurnalis atau outlet berita. 

Dalam laporan transparansi yang diterbitkan pada hari Rabu, 14 Juli 2021, Twitter mengatakan 199 akun jurnalis terverifikasi dan outlet berita pada platform-nya menghadapi 361 tuntutan hukum dari pemerintah untuk menghapus konten pada pertengahan tahun 2020, naik 26 persen dari paruh pertama tahun yang sama.

Laporan biannual tentang penegakan aturan kebijakan Twitter dan permintaan informasi serta penghapusan yang diterimanya sebagai perusahaan media sosial termasuk Facebook Inc dan Alphabet inc, meningkatkan pengawasan pemerintah di seluruh dunia atas platform mereka.

Menurut laporan tersebut, Twitter akhirnya menghapus lima tweet dari jurnalis dan penerbit berita. India merupakan negara yang menyerahkan sebagian besar permintaan penghapusan, diikuti oleh Turki, Pakistan dan Rusia.

India menduduki puncak daftar permintaan informasi oleh pemerintah di pertengahan 2020, menyalip Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Platform media sosial sebelumnya tidak melacak data tentang permintaan yang berkaitan dengan jurnalis atau penerbit semacam itu.

Beberapa negara juga semakin berani melarang atau membatasi akses ke platform media sosial. Pada Senin (12/7), Kuba mulai membatasi akses ke aplikasi Facebook dan pesan lainnya seperti Telegram di tengah protes anti-pemerintah yang meluas. Sedangkan bulan lalu, Nigeria memblokir Twitter dari negara itu dan meminta stasiun televisi serta radio untuk tidak menggunakan Twitter untuk mengumpulkan informasi.

Secara global, dalam paro kedua 2020, mereka menerima lebih dari 14.500 permintaan dari pemerintah terkat informasi akun yang ngetweet secara anonm. Dari jumlah itu, 30 persen yang dijawab oleh Twitter.

Twitter juga menerima lebih dari 38.500 tuntutan hukum untuk menghapus berbagai konten, turun 9 persen dari awal tahun 2020. Dari angka tersebut, Twitter memenuhi 29 persen dari tuntutan.

Twitter telah terlibat dalam beberapa konflik dengan negara-negara, terutama India atas peraturan konten baru untuk media sosial. Pekan lalu, perusahaan mengatakan telah menyewa seorang kepala kepatuhan sementara di India dan akan menunjuk eksekutif lain untuk mematuhi aturan.

Perusahaan mengatakan teknologinya secara proaktif dapat mengidentifikasi lebih dari 65 persen konten yang kasar. Seperti perusahaan media sosial lainnya, Twitter telah berjuang untuk melawan ujaran kebencian, informasi hoax, dan pelanggaran lain pada layanannya.(*)

 

Related Articles
Tech
Nigeria Bakal Cabut Pemblokiran Twitter Sebelum Akhir Tahun

Tech
Twitter Rancang Layanan Berlangganan, Akankah Jadi Medsos Berbayar?

Tech
Facebook Uji Coba Fitur ‘Thread’ Seperti Twitter untuk Halaman Public Figures