Tech

Cabut Larangan Trump, Biden Bikin Aturan Baru Soal TikTok, Alipay, dan WeChat

Jingga Irawan

Posted on June 10th 2021

credit: Associated Press

Gedung Putih akhirnya mencabut perintah eksekutif era Trump mengenai larangan aplikasi TikTok dan WeChat. Meskipun demikian, nasib TikTok dan berbagai aplikasi asal Tiongkok belum sepenuhnya aman.

Melansir Associated Press, Kamis (10/6), sebagai gantinya Pemerintahan Biden akan melakukan tinjauannya sendiri untuk mengidentifikasi risiko keamanan nasional dengan aplikasi perangkat lunak yang terkait dengan Tiongkok. Dan, menetapkan serangkaian kriteria untuk mengevaluasi aplikasi perangkat lunak yang mengancam data orang Amerika.

Perintah eksekutif baru mengarahkan Departemen Perdagangan untuk melakukan analisis transaksi "berbasis bukti", terutama yang melibatkan aplikasi dari Tiongkok. Para pejabat di AS sangat prihatin dengan aplikasi yang mengumpulkan data pribadi pengguna, terlebih yang memiliki koneksi ke militer Tiongkok maupun aktivitas intelijen.

Sejauh ini pemerintahan Biden sendiri belum benar-benar mempertimbangkan apakah TikTok dan aplikasi lain menimbulkan bahaya bagi orang Amerika. Namun, seorang pejabat senior administrasi yang namanya disamarkan mengatakan, tindakan Trump selama ini memang seringkali diterapkan dengan cara yang paling masuk akal.

Jadi, kebijakan baru Biden memang sasarannya tetap sama sebenarnya. Yakni meninjau sekaligus menetapkan kriteria yang jelas untuk tingkat keamanan data serta risiko privasi dari setiap aplikasi yang beredar di AS.

“Kami ingin mengambil pendekatan yang disesuaikan dan keras di sini,” katanya dikutip dari Associated Press.

Departemen Perdagangan AS nantinya juga akan membuat rekomendasi tentang bagaimana melindungi lebih lanjut informasi genetik dan kesehatan orang Amerika. Mereka juga akan membuat kebijakan yang bisa mengantisipasi risiko aplikasi perangkat lunak tertentu yang terhubung ke Tiongkok dan pihak asing lainnya.

Menurut Associated Press, langkah pemerintahan Biden mencerminkan kekhawatiran berkelanjutan bahwa data pribadi orang Amerika dapat diekspos oleh aplikasi populer. Terutama yang terkait dengan Tiongkok, yang selama ini menjadi saingan utama ekonomi dan politik AS.

"Perintah eksekutif baru harus mengarah pada kerangka kerja untuk melindungi data Amerika dari Tiongkok, tidak menargetkan perusahaan tertentu. Dengan begitu dapat menekan Kongres untuk memberlakukan undang-undang keamanan data di tahun-tahun berikutnya," kata Paul Triolo, pakar kebijakan teknologi di Eurasia Group Consultacy.

Biden juga mencabut perintah Trump yang telah melarang transaksi dengan dompet digital Alipay dan WeChat Pay. Termasuk enam aplikasi Tiongkok yang kurang terkenal, yang selama ini juga dipersoalkan masalah keamanan data yang tidak jelas.

Apa yang dilakukan Biden memang tidak serta merta merombak semua aturan yang dibuat Trump. Pekan lalu, pemerintahan Biden bahkan menambah daftar perusahaan Tiongkok yang masuk daftar hitam larangan investasi karena diduga memiliki hubungan dengan militer serta dalam pengawasan pemerintahan Tiongkok.

Lalu pada Selasa (9/6), Senat juga meloloskan RUU yang bertujuan meningkatkan produksi semikonduktor AS. Termasuk pengembangan kecerdasan buatan dan teknologi lainnya. Upaya itu dilakukan dalam menghadapi persaingan internasional yang semakin meningkat dengan Tiongkok.

Sejauh ini TikTok memang belum terbukti menyalagunakan data penggunanya, terutama untuk kepentingan pemerintah Tiongkok. Dalam laporan analisis keamanan siber dan privasi aplikasi TikTok, yang diterbitkan oleh kelompok pengawas internet Universitas Toronto, Citizen Lab, tidak menemukan bukti tindakan seperti itu. Mereka mengatakan praktik TikTok dalam mengumpulkan data pribadi maupun melacak perilaku pengguna tidak lebih buruk dari platform media sosial utama lainnya, seperti Facebook.

"Penelitian kami menunjukkan bahwa tidak ada transmisi data terbuka ke pemerintah Tiongkok oleh TikTok,” kata laporan itu.

Kelompok tersebut juga menjelaskan bahwa layanan TikTok tidak terhubung oleh server mana pun di Tiongkok. Tetapi secara teori masih memungkinkan bahwa server di luar Tiongkok nantinya bisa mentransfer data pengguna ke server yang berbasis di Tiongkok.

Citizen Lab juga menggambarkan skenario "masuk akal" meskipun spekulatif, yang memungkinkan pemerintah Tiongkok dapat memanfaatkan salah satu undang-undang keamanan nasionalnya untuk memaksa perusahaan induk TikTok, ByteDance, menyerahkan data pengguna. Tapi sekali lagi ini masih dugaan.(*)

Related Articles
Tech
Capai Kesepakatan, Xiaomi Berhasil Lolos dari Daftar Hitam AS

Current Issues
Belum Melunak, Joe Biden Malah Tambah Daftar Hitam Perusahaan Tiongkok

Current Issues
Departemen Perdagangan AS Cabut Larangan Bertransaksi dengan TikTok dan WeChat