Current Issues

Di Florida, Platform Media Sosial Tak Bisa Asal Blokir Konten Politisi

Dika Afandi N

Posted on May 25th 2021

PILPRES Amerika Serikat 2020 lalu menyisakan persoalan yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Apalagi jika bukan terkait kebijakan sejumlah platform menangguhkan akun-akun media sosial Presiden ke-45 Amerika Serikat, Donald Trump.

Kebijakan itu menimbulkan kontroversi. Ada yang mendukung. Ada yang menentang. Yang mendukung tentu setuju bahwa unggahan konten-konten Donald Trump ketika itu sering memprovokasi pendukungnya. Sampai kemudian terjadi peristiwa memalukan bagi demokrasi Amerika Serikat. Yakni pendudukan Gedung Capitol oleh pendukung Trump.

Pasca akun-akun media sosial Donald Trump diblokir -pada Februari 2020- Gubernur Florida Ron DeSantis mengusulkan Senat Bill 7072. Sebuah rancangan undang-undang yang mengatur perusahaan teknologi agar tidak asal menangguhkan konten-konten para politisi. Istilahnya deplatforming.

Pengusulan itu sukses. DPR dan Senat negara bagian setuju. Gubernur DeSantis kini tinggal menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang. 

Ketika undang-undang itu berlaku, maka perusahaan yang mengelola media sosial tidak bisa melarang atau menangguhkan begitu saja konten-konten para politisi. Jika hal itu terjadi, maka Komisi Pemilu negara bagian Florida bisa memberlakukan denda pada perusahaan pemilik platform media sosial. Dendanya bisa USD 250 ribu per hari.

Bukan hanya politisi sebenarnya, semua penduduk di negara bagian Florida punya kedudukan yang sama terhadap undang-undang itu. Artinya, jika mereka merasa mendapatkan tindakan tidak adil -misalnya kontennya diblokir atau akunnya ditangguhkan- maka ia bisa menuntut perusahaan teknologi tersebut.

Selain itu, perusahaan-perusahaan pemilik platform media sosial itu juga harus merinci mengapa mereka membuat larangan tersebut.  Hadirnya undang-undang ini juga menimbulkan kontroversi. Lagi-lagi, ada yang pro dan kontra. Yang kontra menyebut undang-undang itu tak konstitusional. Konstitusional atau tidak, tapi dalam pasal 230 Undang-Undang Kepatutan Komunikasi memang ada aturan terkait itu.(*)

Related Articles
Current Issues
Belum Satu Bulan Diluncurkan, Blog Donald Trump Ditutup

Current Issues
Donald Trump Beri Selamat Kepada Nigeria Karena Berani Blokir Twitter

Current Issues
Donald Trump Gugat Twitter Agar Aktifkan Kembali Akunnya