|
Posted on April 25th 2021 |
Kenaikan jumlah kasus infeksi Covid-19 secara drastis di India membuka mata dunia bahwa pandemi belum usai. Mutasi virus korona di India bahkan diduga lebih ganas dari varian virus sebelumnya. Beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia mulai memberlakukan pembatasan perjalanan, khususnya dari dan ke India hingga beberapa waktu ke depan.
Beberapa pihak menuding lambannya respons penanganan dari Pemerintah India adalah penyebab peningkatan kasus infeksi tersebut. Bahkan masyarakat India sendiri ramai-ramai mengkritik pemerintah melalui media sosial seperti Twitter.
Namun sayangnya, atas permintaan pemerintah India, Twitter kini memutuskan untuk menyensor semua tweet yang bernuansa kritik terhadap Pemerintah India.
Berdasarkan laporan MediaNama, portal berita di India, Twitter hingga saat ini telah menyensor tweet dari anggota parlemen, aktor, mantan jurnalis dan politisi yang mengkritik pemerintah terkait penanganan Covid-19.
"Kami me-review-nya dengan Peraturan Twitter dan hukum setempat. Jika konten (tweet) melanggar Peraturan Twitter, maka konten tersebut akan dihapus," ujar juru bicara Twitter, dilansir dari Insider.
Sementara itu, jika konten Twitter dinilai melanggar hukum tertentu namun tidak melanggar Peraturan Twitter, maka Twitter akan membatasi akses ke konten tersebut bagi pengguna di India. Twitter akan memberitahu pengguna jika konten mereka dihapus atau dibatasi karena adanya aduan dari pihak lain.
Jumlah kasus infeksi Covid-19 di India saat ini menempatkan negara tersebut di posisi kedua di dunia dengan jumlah total penderita terbanyak. Satu peringkat di bawah Amerika Serikat. India juga menduduki peringkat keempat negara dengan jumlah kematian tertinggi di dunia setelah AS, Brasil, dan Meksiko. Data itu merujuk pada Johns Hopkins University.
Jumat (23/4) lalu, India melaporkan lebih dari 330.000 jumlah kasus baru. Angka itu jauh di atas jumlah kasus pada Februari lalu yang hanya 12.000. Peningkatan kasus ini menyebabkan kelangkaan tabung oksigen medis di India dan mengacaukan sistem pelayanan kesehatan.
Keputusan Twitter untuk membatasi konten para penggunanya sesuai permintaan pemerintah tentu saja disayangkan banyak orang. Mengingat pada Februari lalu, Twitter mengatakan bahwa mereka berkomitmen menciptakan kebebasan berekspresi.(*)
