Current Issues

Mudik Dilarang, Seluruh Moda Transportasi Tidak Beroperasi 6-17 Mei 2021

Dwiwa

Posted on April 9th 2021

Seluruh masyarakat Indonesia telah dilarang melakukan aktivitas mudik pada 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Tidak hanya sekadar larangan, aturan yang akan diterapkan pada musim lebaran kali ini juga akan lebih ketat dibanding 2020. Sanksi denda, sanksi sosial, kurungan atau pidana juga akan menanti bagi mereka yang melanggar.

Dilansir dari situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

Penyusunan SE ini dimaksudkan untuk membatasi mobilitas masyarakat dan mengoptimalisasi fungsi posko Covid-19 di desa/kelurahan selama Ramadan dan Idul Fitri. Dengan begitu, bisa dilakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19.

Sementara itu, penerbitan SE ini dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan laju penularan yang disebabkan oleh mobilitas yang tinggi selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Entah untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata.

Dalam SE ini ada empat ruang lingkup yang diatur, mulai dari protokol kesehatan umum, pengendalian kegiatan ibadah selama Ramadan dan Salat Idul Fitri, peniadaan mudik 6-17 Mei 2021 untuk seluruh wilayah Indonesia, dan optimalisasi fungsi posko Covid-19 desa/kelurahan untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

Mudik yang dimaksud dalam SE ini adalah kegiatan pulang kampung selama Ramadan dan Idul Fitri 1442 H. Lalu apa saja protokol peniadaan mudik, pencegahan, dan pengendalian Covid-19 yang tertuang dalam SE ini?

Disebutkan jika larangan mudik ini berlaku sementara untuk semua masyarakat baik dengan moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api lintas kota/kabupaten/provinsi/negara sebagai upaya pengendalian mobilitas selama Ramadan dan Idul Fitri.

Larangan tersebut dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik. Ini termasuk bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang, dan kepentingan persalinan dengan didampingi maksimal dua orang.

Sementara bagi pelaku perjalanan orang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara selama Ramadan dan Idul Fitri yang dimaksud sebelumnya harus mempunyai print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan.

Surat izin ini harus memiliki tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dari pejabat setingkat Eselon II bagi pegawai instansi pemerintah/ASN, pegawai BUMN/BUMD, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Kemudian pegawai swasta surat izin harus dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan sedangkan pekerja sektor informal atau masyarakat umum non pekerja surat izin harus dilengkapi tanda tangan basah/elektronik dari kepala desa/lurah. Mereka juga wajib disertai identitas diri.

SIKM ini punya tiga ketentuan berlaku, yakni secara individual, satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara, dan wajib bagi pelaku perjalanan dewasa berusia lebih dari 17 tahun.

Disebutkan pula jika skrining dokumen surat izin perjalanan/SIKM dan surat keterangan negatif Covid-19 dengan tes RT-PCR/Rapid test antigen/tes GeNose C19 dilakukan di pintu kedatangan atau pos kontrol yang berada di rest area, perbatasan kota besar, checkpoint dan titik penyekatan daerah aglomerasi oleh anggota TNI/Polri dan pemerintah daerah.

Disebutkan pula pemberlakuan karantina wajib bagi pelaku perjalanan lintas kota/kabupaten/provinsi/negara selama 5x24 jam di fasilitas pemerintah atau hotel yang bisa menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat dengan biaya mandiri.

Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Menurut Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, pengendalian transportasi ini berlaku untuk semua, mulai dari darat, laut, udara, dan perkeretaapian.  Terhitung mulai 6 Mei sampai 17 Mei 2021, seluruh moda transportasi dilarang digunakan atau dioperasikan. Hanya transportasi barang dan logistik yang diperbolehkan.

Wah, bakal lebih ketat nih pelarangan mudik kali ini. Jadi kalau kalian malas ribet mengurus ini itu, lebih baik ditunda dulu mudik lebarannya ya. Meski tidak bisa bertatap muka langsung, kalian masih bisa kok bersilaturahmi secara daring saat lebaran nanti.(*)

Artikel Terkait
Current Issues
Kasus Covid-19 Turun, Kenapa Mudik Lebaran 2021 Dilarang? Ini Penjelasan Jokowi

Current Issues
Resmi, Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Current Issues
Sudah Nggak Dilarang, Ini Syarat Biar Bisa Mudik Lebaran 2021