Current Issues

Soal Pemblokiran Konten Berita di Australia, Akhirnya Facebook Minta Maaf

Jingga Irawan

Posted on February 21st 2021

Foto: Reuters

Drama yang melibatkan Facebook dan Australia berlanjut. Setelah tindakannya memblokir akses konten berita di Australia dikecam, Facebook dikabarkan ‘melunak’ dan bersedia kembali ke meja perundingan dengan Australia.

Namun, Perdana Menteri Scott Morrison menyatakan bahwa Facebook hanya secara “sementara” berteman lagi dengan Negeri Kanguru tersebut. Begitu kabar yang dilansir dari The Guardian pada Minggu (21/2). Facebook dinilai masih dalam posisi yang menentang undang-undang yang berlaku di Australia. Yakni platform media sosial wajib membayar untuk akses ke konten berita.

Karena enggan membayar, raksasa teknologi itu melarang aktivitas apa pun yang berkaitan dengan konten berita Australia di platformnya. Tindakan ini “secara tidak sengaja” juga berdampak pada pemblokiran akses ke akun resmi pemerintah.

Karena masalah tersebut, Eksekutif Senior Facebook Asia-Pasifik Simon Milner pada Jumat, (19/2) terpaksa meminta maaf atas nama perusahaan setelah Facebook memblokir akses ke akun resmi yang dijalankan oleh departemen kesehatan negara bagian. Padahal, Australia bakal memulai peluncuran vaksin nasional besok Senin.

Morrison dengan terbuka menerima dan menanggapi permintaan maaf yang dilakukan oleh perusahaan asal Amerika Serikat itu. Ia juga menambahkan bahwa pemblokiran akun untuk kepentingan informasi publik tidak seharusnya dilakukan. Selain itu, Morrison sangat yakin bahwa negaranya telah mendapatkan dukungan internasional.

“Saya senang Facebook telah memutuskan, tampaknya untuk sementara berteman dengan kami lagi dan memulai diskusi itu lagi, Untuk memastikan bahwa perlindungan yang ingin kami terapkan untuk memastikan bahwa kami memiliki masyarakat yang bebas dan demokratis yang didukung oleh media berita terbuka dapat berlanjut,” kata Scott Morrison dikutip dari The Guardian.

Facebook rupanya menggertak Australia melalui pelarangan akses akun layanan kesehatan dengan alasan aturan baru tersebut tidak tepat. Namun, setelah ada berbagai kritik dari masyarakat luas hingga pemimpin negara, Facebook kemudian berjanji untuk mencabut larangan pada halaman resmi pemerintah yang “secara tidak sengaja” terkena dampak.

Undang-undang Australia yang akan memaksa Facebook dan Google membayar konten berita diharapkan dapat disahkan oleh Senat pada pekan depan. Aturan itu mendapat dukungan dari berbagai perusahaan media Australia hingga partai oposisi pemerintah.

Pemimpin oposisi Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa Facebook perlu menerima aturan mengenai tersebut agar aktivitas jurnalisme tetap hidup. Ditambah, larangan perusahaan pada konten berita justru bakal merusak reputasi Facebook itu sendiri.

Hingga kini, belum ada kabar mengenai perundingan yang bakal dilakukan kedua pihak. Sementara itu, Uni Eropa dan Kanada melalui perwakilannya mengaku siap untuk mengadopsi pendekatah Undang-Undang seperti yang telah dilakukan oleh Australia. Wah, sepertinya bakal semakin banyak lagi ya negara-negara yang memiliki aturan serupa, menurut kalian gimana gengs? (*)

Related Articles
Current Issues
Gara-Gara Trump Diblokir Twitter, PBB Minta Regulasi untuk Perusahaan Medsos

Tech
Facebook "Unfriend", Pilih Blokir Link Berita dari Penerbit Australia

Tech
Di Inggris, Google Sepakat Membayar Konten Berita ke Media Penerbit